Berita Terbaru

MENATAP ISIS DENGAN TENANG


Di luar persoalan konflik kawasan Israel-Palestina yang tak pernah usai, kini dunia dikejutkan dengan gerakan politik keagamaan baru yang tak kalah dahsyat.

Islamic State of Iraq-Syria (ISIS) kini menjadi momok baru yang menjadikan instabilitas politik Timur Tengah akan semakin lama. ISIS kini bukan hanya menguasai beberapa wilayah di Irak dan Suriah, tapi juga sudah menguasai satu wilayah di Libanon. Pertanyaannya, apayangperlu dikhawatirkan dengan perkembangan ini? Mengapa Pemerintah Indonesia menaruh kewaspadaan tinggi terhadap persoalan ini? Dua pertanyaan ini bisa dijelaskan panjang lebar. Namun, karena keterbatasan ruangan, penulis hanya akan memberi ulasan singkat atas dua pertanyaan tersebut. 

ISIS dan Terorisme 

Kebanyakan pengamat menilai, ISIS merupakan kelanjutan dari organisasi teroris, al- Qaeda. Ia bahkan lebih berbahaya dari al-Qaeda. Jika al-Qaeda lebih berkonsentrasi melawan Barat dengan melakukan aksi pengeboman, ISIS lebih jauh dari itu. Dengan dasar ideologi radikal yang kurang lebih sama, ISIS lebih berkonsentrasi untuk merebut dan menguasai wilayah politik. 

Penguasaan wilayah politik dan memproklamirkan sebuah khilafah islamiyah yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS akan lebih leluasa untuk memasarkan dan mengimplementasikan ideologi Islamnya di satu pihak dan memperkuat sumber- sumber ekonomi dengan menguasai kilang-kilang minyak di pihak lain. Dengan demikian, jika ada yang berpendapat ISIS lebih berbahaya dari al-Qaeda, ada benarnya. Namun, bagi negaranegara Barat tingkat emergencynya tentu berbeda. 

Karena ISIS untuk sementara lebih berorientasi lokal, tidak menjadi ancaman langsung terhadap Barat meski dalam jangka panjang tentu akan menjadi ancaman serius bagi Barat, bukan saja soal keamanan, melainkan juga ekonomi. Apakah ISIS akan semakin memperluas wilayah kekuasaannya? Saya tidak terlalu yakin. Meskipun sebagian tentara ISIS adalah tentara profesional yang beberapa di antaranya pernah menjadi tentara andalan Saddam Husein, saya tidak yakin mereka akan mampu terus memperluas wilayah kekuasaannya. 

Mereka terus mampu mempertahankan kota-kota yang sudah dikuasai saja sudah cukup baik. Ke depan saya kira ISIS akan lebih berkonsentrasi mempertahankan wilayah daripada memperluas wilayah kekuasaan. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, hampir tidak ada negara di kawasan itu yang secara eksplisit memberi dukungan politik, finansial, dan persenjataan. 

Pemerintah Irak, Suriah, Libanon, dan negara-negara lain di sekitarnya juga tidak akan membiarkan ISIS akan terus memperluas kekuasaannya. Kedua, negara-negara Barat juga tidak ada yang secara terbuka memberi dukungan politik pada ISIS. Sekarang ini bahkan terjadi perubahan geopolitik yang arahnya justru mempertemukan negara-negara yang selama ini saling bermusuhan. Hubungan Amerika Serikat dan Iran yang selema ini sulit bekerja sama—bahkan saling bermusuhan— mulai membuka komunikasi untuk bergandeng tangan menangkal ISIS. 

AS dan Rusia yang biasanya berseberangan dalam menyikapi sejumlah persoalan di Timur Tengah tampaknya juga akan bergandengan tangan. Persoalan kekejaman Bashar al-Assad yang membantai ribuan warganya dengan dalih melumpuhkan pemberontak untuk sementara akan dilupakan. Bukan tidak mungkin, Bashar al-Assad akan mengambil keuntungan politik dari persoalan ISIS ini. Jika sebelumnya AS memusuhi Bashar al-Assad yang didukung Rusia dalam menghadapi pemberontak, sangat terbuka kemungkinan kini AS bersama-sama Rusia akan mendukung Bashar al-Assad untuk menghadapi ISIS. 

Ketiga, ISIS mengklaim mewakili politik Suni. Namun, ini tidak berarti mereka bisa menyatukan seluruh kekuatan politik Suni di kawasan Arab. Alihalih menyatukan kekuatan politik Suni secara internasional, menyatukan dalam satu kawasan saja akan sulit dilakukan. Perlawanan terhadap ISIS bukan saja dilakukan oleh penganut Syiah, melainkan juga di kalangan Suni sendiri. 

Ini terjadi karena ISIS mempunyai ukuran- ukuran ke-Suni-an sendiri. Atas dasar itu, ISIS tidak akan menjadi arus mainstream politik di Timur Tengah meski memusnahkan sama sekali juga bukan hal mudah. Kelompok ini akan terus ada meski tidak akan mampu melakukan ekspansi lebih masif. 

Konteks Indonesia 

Pemerintah Indonesia, melalui Menkopulhukam, sudah menyampaikan bahwa ISIS merupakan gerakan berbahaya yang harus diwaspadai, bertentangan dengan Pancasila, dan tidak diizinkan berkembang di Indonesia. Kepala BNPT Ansyad Mbai juga menyatakan ISIS sebagai organisasi teroris. Tokoh-tokoh agama, baik NU, Muhammadiyah, maupun MUI juga menyatakan bahwa ISIS tidak bisa diklaim sebagai gerakan Islam, apalagi Suni, tapi tak lebih sebagai organisasi politik yang menghalalkan kekerasan. 

Ada juga sejumlah kalangan yang mengusulkan pencabutan warga negara jika ada WNI yang berbaiat setia pada ISIS. Respons tersebut bisa dimaklumi karena Indonesia punya pengalaman panjang dengan persoalan kekerasan agama dan terorisme. Meski demikian, kemunculan baiat kesetiaan pada ISIS yang merebak di berbagai tempat harus disikapi dengan tenang, tidak perlu gugup, dan berlebihan. Usulan pencabutan warga negara, menurut saya, sebagai bentuk kegugupan yang berlebihan. Kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang memberi dukungan kepada ISIS sebenarnya tidak terlalu besar. Sel-sel gerakannya juga akan bisa dengan cepat diungkap. 

Simpul-simpulnya tidak berbedajauhdengangerakan radikal yang selama ini sudah diketahui. Beberapa kelompok yang selama ini dikenal radikal bahkan tidak semua menyetujui ISIS. FPI misalnya menyatakan ketidaksetujuannya dengan ISIS. Meski Abu Bakar Baasyir sebagai pimpinan Jammah Anshorut Tauhid (JAT) berbaiat pada ISIS, tidak semua komponen JAT setuju. Ponpes Ngruki yang dipimpin Abu Bakar Baasyir juga menyatakan tidak mendukung ISIS. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga tidak setuju dengan ISIS meski sama-sama punya ideologi khilafah. Itu menunjukkan, dilihat dari segi dukungan, tidak perlu terlalu ditakutkan. 

Baiat-baiat kesetiaan pada Khalifah ISIS Abu Bakar al-Baghdadi hanya akan menjadi gejala sesaat yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, hal yang bisa dipastikan, pentolan-pentolan pendukung ISIS merupakan orang yang tingkat radikalisme sudah sampai di ujung, termasuk menafikan Indonesia yang negara Pancasila. Dengan demikian, persoalan ISIS ini tidak perlu dihadapi dengan berlebihan meski tetap penting memberi kewaspadaan tinggi. 

Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, dalam konteks gerakan radikal di Indonesia, ISIS hanyalah momentum untuk membangkitkan konsolidasi gerakan Islam radikal di Indonesia. Gerakan ini akan bisa membesar di Indonesia kalau terjadi instabilitas politik nasional. Sebagaimana di negeri asalnya, ISIS tumbuh dan berkembang karena ada instabilitas politik di Irak dan Suriah. Di sinilah pentingnya Indonesia tetap harus menjaga stabilitas politik pascapilpres untuk memastikan negara tetap berdiri kokoh untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Kedua, pendukung ISIS di Indonesia bisa dipastikan adalah orang-orang yang menganggap Indonesia adalah negara kafir. 

Demokrasi dan nasionalisme adalah sistem kafir. HTI sebenarnya mempunyai paham yang sama. Mereka sama-sama mengidealisasi negara khilafah, namun menempuh jalan perjuangan yang berbeda. Jika ISIS seperti dilakukan di Irak dan Suriah berjuang dengan kekerasan dan perang, HTI lebih menempuh jalan damai. Namun, keduanya sama-sama anti-Pancasila yang perlu diwaspadai. Jika ada kesempatan politik, bukan tidak mungkin HTI dan ISIS akan bekerja sama. Ketiga, hal yang perlu diwaspadai adalah ada sejumlah warga Indonesia yang dikabarkan ikut bergabung dengan ISIS di Suriah. 

Sebagaimana alumni perang Afghanistan yang kemudian membentuk sel-sel teroris di Indonesia, orang-orang ini juga perlu diwaspadai. Pergerakan jaringan-jaringan ini bukan tidak mungkin akan membentuk pasukan perang di Indonesia, melakukan pelatihan-pelatihan militer di mana benih kelompok radikal seperti ini sudah ada di Indonesia. 

Terakhir, saya masih yakin, masyarakat muslim Indonesia adalah masyarakat yang moderat dan sulit menerima ideologi radikal seperti ditunjukkan ISIS, namun jika tidak dibendung, virus ideologi ISIS akan bisa merasuk ke mana-mana. Inilah yang harus mendapat perhatian bersama. ●


RUMADI
Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the WAHID Institute

Tulisan ini juga dimuat di Koran Sindo

BELAJAR STRATEGI PERDAMAIAN DARI IRFAN AMALI


Sukabumi--Dalam dunia serba digital, seringkali kemasan gagasan dan gerakan dianggap lebih penting ketimbang isi. Ada banyak gagasan besar dan baik yang dipikirkan bahkan dilakukan di Indonesia. Tapi tidak semua gagasan yang lahir menjadi gerakan yang memberi dampak luas. Salah satunya lantaran gagal dalam mengemas. Belajar dari kegagalan itu, Irfan Amali berusaha mengemas gerakan perdamaian dengan cara kreatif. “Lewat gerakan Peace Generation, kami ingin menyebar perdamaian lebih luas,” kata Irfan kepada puluhan peserta Pelatihan Dasar HAM dan Hak-hak Kewarganegaraan untuk Pemuda di Sukabumi, Rabu (7/10).

Peace Generation didirikan tujuh lalu. Sudah melatih ribuan guru dan murid di Indonesia. Bersama Erick Lincoln asal Amerika, pria kelahiran 28 Februari 1977 ini membuat modul perdamaian bagi guru dan murid. Digunakan di berbagai kota; diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ide dan gerakan yang hendak diangkat, perdamain dan antikekerasan.

“Apa yang saya lakukan ini tidak sehebat yang dibayangkan. Ada banyak gerakan lain yang sudah jauh lebih lama dan lebih besar. Tapi lewat media sosial dan gerakan yang kreatif, gerakan ini dikenal lebih luas. Terutama setelah dipublikasi media,” ungkap alumnus Universitas Islam Negeri Bandung ini.

Untuk mengembangkan gerakan ini, Irfan mendesain mirip multi level marketing. Peace Generation membuat nama-nama posisi bagi para agen perdamainnya. Salah satunya sebutan “Ambassador”. Jaringan agen perdamaian tidak hanya di Indonesia. Mereka tersebar hingga Singpaura dan Australia.

Kepada peserta pelatihan, Irfan mendorong agar mereka mencari jalan kreatif mengembangkan gerakan sosial. Peserta pelatihan umumnya anak-anak muda berusia 20-25 tahun. Mereka aktif di sejumlah kegiatan sosial keagamaan. Latar belakang agama dan keyakinan mereka beragam (AMDJ).

PERNYATAAN SIKAP DPD FORMASI JAWA BARAT TERKAIT LEDAKAN BOM DI SARINAH THAMRIN

Serangan bom yang terjadi di Sarinah Thamrin, Jakarta, kemarin (14/01/2016) mengejutkan kita sebagai bangsa yang damai dan menjungjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ini menjadi peristiwa yang paling memiluhkan diawal tahun 2016, karena terjadi ketika masyarakat sedang menghidupkan harapan yang baik bagi kehidupan bangsa ini pada tahun 2016.

Kami berharap, harapan-harapan tersebut tidak luntur karena kasus ini, namun harus terus ditumbuhkan dan diperkuat. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak boleh kalah oleh prakter-praktek kekerasan yang dilakukan para teroris.

Kita tidak boleh kalah oleh prilaku teroris yang sengaja mau mengacaukan tata kehidupan bersama masyarakat. Kita tidak boleh menyerah dengan semua provokasi yang dilakukan untuk memecah bela keharmonisan kehidupan bersama.

Seyogyanya spirit keagaman dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan (ta’addul), keseimbangan (tawazzun) dan toleransi (tasammuh) dalam rangka mewujudkan peran Islam sebagai rahmatan lil alamiin

Menyikapi kasus serangan bom di Sarinah ini, DPD FORMASI JAWA BARAT ingin menyampaikan sikap, sebagai berikut:

  1. Aksi semacam ini sama sekali tidak berhubungan dengan Islam yang mengajarkan perdamaian dan menyuruh semua Muslim menyebarkan kedamaian. Nabi bersabda: “Sebarkan kedamaian (salam), kalian akan masuk surga Salam.” Di samping itu, Nabi Muhammad dalam Alquran disebut sebagai Rahmat bagi sekalian alam.
  2. DPD FORMASI JABAR mengutuk pelaku serangan bom di Sarinah ini. Sebab serangan bom yang menewaskan 7 orang dan melukai puluhan warga sipil dan aparat kepolisian adalah tindakan yang sangat kejam dan biadab, dan melanggar norma - norma agama manapun.
  3. DPD FORMASI JABAR menyatakan rasa duka dan simpati yang mendalam terhadap korban yang meninggal dan keluarganya. Segenap keluarga besar DPD FORMASI JABAR mendoakan agar para korban yang masih dirawat juga bisa segera pulih. DPD FORMASI JABAR berharap para korban dan keluarganya untuk tetap tabah dan kuat dalam menghadapi peristiwa ini dan proses-proses ke depan dan tidak larut dalam rasa duka  yang mendalam.
  4. DPD FORMASI JABAR memberi apresiasi yang tinggi terhadap langkah antisipatif aparat kepolisian dalam peristiwa ini. DPD FORMASI JABAR juga memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada aparat kepolisian yang dengan sigap dan berani sudah menunjukkan kesetiannya kepada bangsa, bahkan sampai mengorbankan nyawanya melawan para teroris itu.
  5. DPD FORMASI JABAR menyatakan sepenuhnya siap bekerjasama dan mendukung Negara dan Pemerintah dengan berbagai lembaganya untuk melawan merebaknya intoleransi dan ekstremisme yang menyebar di tengah masyarakat.

PWNU Jawa Barat Minta Pemerintah Waspada Terhadap Aksi Terorisme

Bandung, NU Online
H.Eman Suryaman, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyatakan bahwa teror bom seperti ini sudah biasa terjadi. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menganggap hal tersebut sebagai kebiasaan yang dimaklumi. Sebab menurut Eman Suryaman, aksi terorisme itu bukan saja merugikan nyawa manusia, melainkan juga merugikan perekonomian, lingkungan dan beban psikologis yang berat bagi keluarga korban, termasuk merusak sendi-sendi bangunan sosial-kemasyarakatan.<>

“Pemerintah dalam hal ini harus segera bertindak untuk lebih waspada. Baru saja kami kemarin (Rabu, 13 Januari 2016) berkoordinasi dengan kepolisian Kapolda Jawa Barat di Bandung membicarakan potensi-potensi gerakan radikal di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Tiba-tiba hari ini aksi terorisme sudah terjadi. Kami menyayangkan hal tersebut, turut berduka pada keluarga korban, dan menyerukan kepada kepolisian, militer dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk segera merapatkan barisan guna menanggulangi teorisme,” katanya dalam release yang dikirimkan ke NU Online.

Menurutnya, terorisme ini bisa merajalela jika tidak dicegah secara bersama-sama. Sebagai problem masyarakat, problem semua ajaran agama, terorisme harus ditanggulangi sebelum terus melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang. Memerosotkan sendi-sendi kebangsaan dan sendi-sendi kenegaraan.

Khusus untuk Wilayah Jawa Barat, PWNU menghimbau agar pihak kepolisian lebih tanggap, lebih cermat dan lebih serius menanggulangi aksi-aksi teror ini. “Pak Gubernur Jawa Barat saya harapkan lebih serius memimpin penanggulangan aksi teror ini. Sebab jika tidak, Jawa Barat bisa menjadi ajang permainan-permainan politik garis ekstrem yang akan merusak sosial-politik di Jawa Barat.”

Dinilainya selama ini Jawa Barat sangat lapang bagi masuknya paham ekstremis Islam dan sampai pada faktanya Jawa Barat menjadi provinsi yang intoleran. 

“Pak Gubernur Ahmad Heryawan pasti memperhatikan hal tersebut dan yang lebih penting lagi adalah melakukan tindakan yang cepat dan tanggap. Jangan lambat karena dari PWNU Jawa Barat dan PBNU juga mendapatkan banyak informasi gerakan-gerakan Islam radikal alumni Timur-tengah yang berafiliasi ke ISIS mulai kembali ke tanah Air,” imbuhnya.

Yang lebih mengerikan lagi, banyak alumni Timur-Tengah yang berasal dari Jawa Barat dan sudah kembali ke Jawa Barat, dan juga sebagian lagi yang bukan berasal dari Jawa Barat juga beroperasi di Jawa Barat. 

“Data-data di PBNU terus mengalami perkembangan, dan kami berharap dari pihak pemerintah, intelijen, kepolisian dan LSM bisa memberikan masukan-masukan kepada PBNU atau PWNU di seluruh Indonesia. Terlepas apakah tindakan bom tersebut terkait dengan ISIS atau tidak, yang jelas, alumni-alumni Timur Tengah yang sekarang sudah menjadi bagian dari kelompok ekstremis itu akan sangat membahayakan bagi masyarakat,” tuturnya.

Kepada internal pengurus Nahdlatul Ulama se Jawa Barat ia mengharapkan mereka untuk segera konsolidasi internal di masing-masing kepengurusan dari tingkat Pengurus Cabang hingga tingkat ranting. Selain koordinasi dengan sesama pengurus internal, juga harus segera menjalin hubungan dengan organisasi lain, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan organisasi-organisasi lintas agama. 

Hal tersebut harus dilakukan karena masalah terorisme ini bukan semata masalah politik, melainkan sebuah bencana yang kapan saja di mana saja bisa menimpa masyarakat.

“Semoga Allah Swt melindungi kita semua. Dan bangsa ini bisa selamat dari bencana terorisme. Tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Tidak ada agama yang menganjurkan kekerasan apalagi bunuh diri, terlebih membunuh nyawa yang tidak berdosa.” Red: Mukafi Niam

GELAR S.SY DISINYALIR DISKRIMINATIF

Ketika membicarakan sebuah gelar untuk para sarjana sungguhlah sangat penting, meskipun anggapan kita hanya sebuah nama (gelar). Karena sesungguhnya dibalik semua itu ada hal yang sangat krusial yakni tentang daya tawar (bargainig) untuk mampu bersaing di pasaran (dunia kerja-red). 

Dalam konggres FORMASI (Forum Mahasiswa Syari’ah Indonesia) di gedung Youth Centre Sleman Yogyakarta pada tahun 2010 telah dibahas panjang lebar terkait dengan perubahan gelar para sarjana, khususnya bagi para sarjana Fakultas Syari’ah yang dahulu S.Ag kemudian menjadi S.Hi dan sekarang berubah lagi mejadi S.Sy. Tidak hanya di FORMASI saja yang telah membahas terkait perubahan gelar tersebut, bahkan FK-MASI (Forum Komunikasi Mahasiswa Al-Ahwalus Syahshiyyah Indonesia) yang diadakan di Audit Gedung III IAIN Walisongo Semarang pada awal tahun 2011 juga membahas hal yang serupa. 

Sehubungan dengan keputusan perubahan gelar tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yang dulu bernama Departemen Agama (DEPAG) menuai protes yang sangat luar biasa dari para mahasiswa Fakultas Syari’ah. Adanya perubahan tersebut dianggap akan berdampak buruk kepada para sarjana syari’ah terkait dengan bargainig. Ketidak setujuan tersebut tidak hanya diungkapkan oleh para mahasiswa, namun para dosen yang sepemikiran dengan para mahasiswa, juga tidak setuju terkait adanya perubahan tersebut, karena dinilai ada sebuah dikriminatif terhadap sarjana yang menyandang gelar tersebut dan pasti akan merugikan. Karena harus diketahui bersama bahwa lulusan Fakultas Syariah yang pada saat itu masih menyandang gelar S.Hi masih dianggap sebelah mata oleh beberapa kalangan jika dibandingkan dengan para sarjana hukum yang menyandang gelar S.H meskipun mempunyai kemampuan yang sama. Dan hari ini telah terjadi perubahan gelar menjadi S.Sy yang mana akan semakin memprihatinkan. 

Sejak penuaian protes tersebut, sampai hari ini masih ada perbedaan pemberian gelar terhadap sarjana dimasing-masing perguruan tinggi, ada yang masih menggunakan gelar S.Hi dan juga ada yang sudah menggunakan gelar S.Sy, contoh saja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada wisuda pada tahun 2011 masih menggunakan gelar S.Hi padahal SK (Surat Keputusan) KEMENAG RI yang sudah diturunkan ke masing – masing Perguruan Tinggi Islam baik Swasta maupun Negeri se-Indonesia pada awal 2010, namun berbeda dengan INISNU Jepara yang sudah menggunakan gelar S.Sy dengan berpijak SK yang sama. Namun yang menjadi pertanyaan sampai hari ini kenapa penggunaan gelar S.Sy belum merata?. Dengan keadaan yang demikian menggambarkan bahwa sampai hari ini belum ada ketegasan dari KEMENAG RI terkait dengan perubahan tersebut. Padahal perguruan tinggi islam baik negeri maupun swasta semua di bawah naungan kemenag dan seharusnya keputusan kemenag diikuti oleh PTAIS dan PTAIN Se-Indonesia.[Magfurir/LPMBURSA] 

PESANTREN, KEMERDEKAAN DAN KEINDONESIAAN


Oleh : Agus Muhammad
Pesantren merupakan salah satu unsur penting dalam dinamika historis bangsa Indonesia. Secara hirtoris, pesantren telah “mendokumentasikan” berbagai peristiwa penting bangsa Indonesia, baik sejarah sosial , budaya, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. 

Sebagai lembaga pendidikan, peran utama pesantren tentu saja menyelenggarakan pendidikan keislaman kepada para santri. Namun, dari masa ke masa, pesantren tidak hanya berperan dalam soal pendidikan, tetapi juga peran-peran sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

Salah satu peran penting pesantren dalam sejarah perjalanan bangsa ini adalah keterlibatannya dalam perjuangan melawan penjajah. Ketika Jepang memobilisir tentara PETA (Pembela Tanah Air) guna melawan Belanda, para kiai dan santri mendirikan tentara Hizbullah. Bambu Runcing yang terkenal sebagai senjata para pejuang kemerdekaan adalah inisiatif dari Kiai Subeki atau Mbah Subki yang kemudian diabadikan sebagai nama pesantren, yakni Pondok Pesantren Kyai Parak Bambu Runcing, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah.

Dalam autobiografinya, Berangkat dari Pesantren (Gunung Agung, 1984), mantan Menteri Agama K.H. Saifudin Zuhri antara lain menulis, di antara pasukan yang singgah ke Parakan terdapat anggota Tentara Keamanan Rakyat dari Banyumas pimpinan Kolonel Soedirman – yang belakangan menjadi panglima besar. Mereka membawa peralatan tempur lengkap. Ketika itu mereka dalam perjalanan ke medan perang Ambarawa.

Menurut Wahjoetomo dalam Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan (Gema Insani Press, 1997) seperti dikutip Asyuri (2004), masyarakat pesantren mengadakan aksi terhadap Belanda dengan tiga macam. Pertama, uzlah (mengasingkan diri). Mereka menyingkir ke desa-desa dan tempat terpencil yang jauh dari jangakauan kolonial. Maka tidak aneh bila pesantren mayoritas berada di desa-desa yang bebas dari polusi dan kontaminasi oleh budaya hedonisme, kepalsuan, dan keserakahan 

Kedua, bersikap nonkooperatif dan melakukan perlawanan secara diam-diam. Selain mengaji atau menelaah kitab kuning, para kyai menumbuhkan semangat jihad santri-santrinya untuk membela Islam dan menentang penjajah. Bahkan saat itu para kyai melarang santrinya untuk memakai pakaian yang berbau Barat atau penjajah seperti santri dilarang memakai celana panjang, dasi, sepatu dan sebagainya.

Ketiga, memberontak dan mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dalam perspektif sejarah, pesantren sering mengadakan perlawanan secara silih berganti selama berabad-abad, untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Seperti kita kenal nama Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin, Sultan Agung, Pattimura dan sebagainya. Beberapa pemberontakan yang dipelopori oleh kaum santri antara lain adalah pemberontakan kaum Padri di Sumatara Barat (1821-1828) yang  dipelopori kaum santri di bawah pimpinan tuanku Imam Bonjol;  pemberontakan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1828-1830); Pemberontakan Banten yang merupakan respon umat Islam di daerah itu untuk melepaskan diri dari penindasan dalam wujud pemberlakuan tanam paksa pada tahun 1836, 1842, 1849, 1880, dan 1888 yang dikenal dengan pemberontakan petani; dan pemberontakan di Aceh ( 1873-1903) yang dipimpin antara lain oleh Teuku Umar dan Teuku Cik Ditiro yang membuat Belanda kesulitan masuk ke Aceh. 

Peristiwa 10 November

Pada awalnya kalangan pesantren melalui kiai dan para santrinya berjuang sendiri-sendiri dalam melawan penjajah. Perjuangan kalangan pesantren mulai terkoordinir melalui peristiwa 10 November 1945 yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Meski bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tidak semua negara di dunia mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Belanda dan sekutunya termasuk yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia.  Belum genap satu bulan sejak diproklamirkan, terdengar berita bahwa Indonesia sudah mulai diserang kembali oleh Belanda dan Sekutunya. Pada 10 Oktober 1945 Belanda dan Sekutunya telah menduduki Medan, Padang, Palembang, Semarang dan Bandung setelah melalui pertempuran sengit. 

Menghadapi kenyataan ini, kalangan kiai pesantren segera merencanakan pertemuan diantara para pimpinan pesantren. Sebagaimana diceritakan K.H. Saifuddin Zuhri dalam Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (Al-Ma’arif, Bandung 1981), KH Hasyim Asy’ari memanggil Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syamsuri dan para kiai lainnya lainnya untuk mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura atau utusan cabang NU untuk berkumpul di Surabaya, tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) di Jl. Bubutan VI/2. Namun pada 21 Oktober para kiai baru dapat berkumpul semua. Setelah semua kiai berkumpul, segera diadakan rapat darurat yang dipimpin oleh Kiai Wahab Chasbullah. Pada 23 Oktober Mbah Hasyim atas nama HB. (Pengurus Besar) organisasi NU mendeklarasikan sebuah seruan Jihad fi Sabilillah yang belakangan terkenal dengan istilah Resolusi Jihad.

Ada tiga poin penting dalam Resolusi Jihad itu. Pertama, setiap muslim - tua, muda, dan miskin sekalipun- wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika kita berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km (jarak ini disesuaikan dengan dibolehkannya qashar salat). Di luar radius itu dianggap fardu kifayah (kewajiban kolektif, bukan fardu ain, kewajiban individu).

Fatwa jihad itu kemudian digelorakan Bung Tomo lewat radio disertai dengan teriakan Allahu Akbar sehingga berhasil membangkitkan semangat juang kalangan santri untuk melawan penjajah.

Para kiai dan santrinya kemudian banyak yang bergabung ke pasukan nonreguler Sabilillah dan Hizbullah yang terbentuk sebagai respon langsung atas Resolusi Jihad tersebut. Kelompok ini kemudian banyak berperan penting dalam peristiwa 10 Nopember. Komandan tertinggi Sabilillah sendiri adalah K.H. Masykur dan Komandan Tertinggi Hizbullah adalah Zainul Arifin. Diperkuat juga oleh Barisan Mujahidin yang dipimpinan langsung oleh Kiai Wahab Hasbullah 

Segera setelah itu, pesantren-pesantren di Jawa dan Madura menjadi markas pasukan non regular Hizbullah dan Sabilillah dan tinggal menunggu komando. Pengajian-pengajian telah berubah menjadi pelatihan menggunakan senjata. Pada detik-detik ini pesantren-pesantren juga didatangi oleh para pejuang dari berbagai kalangan untuk minta kesakten kepada para kiai. Tanpa itu para pejuang merasa tidak akan mampu menghadapi pasukan Belanda dan Sekutu dengan senjata-senjata berat mereka. 

Seperti ditulis M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Serambi, Jakarta, 2005), seruan jihad itu berhasil menggugah dan membangkitkan semangat juang kaum santri. Ribuan kiai dan santri dari berbagai daerah  mengalir ke Surabaya. Perang yang menewaskan Jenderal Mallaby itu dikenang sebagai salah satu momentum dari perjuangan kaum santri melawan penjajah.


Refleksi Keindonesiaan

Peran besar kalangan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan tentu patut menjadi refleksi bagi kita semua. Refleksi ini penting karena di tengah gegap gempita perayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, kiprah pesantren bagi kemerdekaan Indonesia makin hari makin dilupakan orang, bahkan oleh kalangan pesantren sendiri. Ini tentu menyedihkan karena perjuangan kalangan pesantren terhadap eksistensi Negara Republik Indonesia tidak hanya berhenti setelah proklamasi, tetapi terus dilanjutkan di masa-masa kemudian.

Dalam pemberontakan DI/TII misalnya, kalangan pesantren tidak memberikan dukungan meskipun yang pemberontakan itu dilakukan oleh orang Islam dan ditujukan untuk mendirikan negara Islam. Pondok Pesantren Cipasung misalnya, yang didirikan tahun 1931 oleh KH Ruhiat, beberapa kali bentrok dengan kelompok DI/TII karena menolak mendukung dan bergabung dengan pemberontak tersebut. Padahal DI/TII lahir di wilayah yang sama dengan Pesantren Cipasung. Sebagai organisasi yang memayungi kalangan pesantren, NU juga dengan gigih menolak pemberontakan DI/TII, PRRI dan Permesta, karena NKRI sudah dianggap final.

Kesetiaan kalangan pesantren terhadap visi kebangsaan Indonesia mulai mendapat tantangan serius ketika muncul kalangan Islam garis keras yang mencoba menawarkan Islam sebagai solusi bagi penyelesaian berbagai krisis di Indonesia. Sebagian pesantren sudah mulai tergoda oleh gerakan yang antara membawa gagasan formalisasi syariat Islam. Ini menjadi persoalan karena kalangan pesantren sangat kental dengan ciri moderat, menghargai keberagaman, memandang wahyu dan akal sebagai acuan kebenaran yang saling membutuhkan serta menghagai nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Sementara Islam garis keras cenderung menolak prinsip-prinsip ini. 

Pasca reformasi, eksistensi keindonesiaan memang menghadapi banyak tantangan serius. Dengan modal sejarah yang gemilang dalam memperjuangkan kemerdekaan, pesantren mestinya bisa berbuat banyak untuk turut membantu penyelesaian berbagai masalah kebangsaan. Sayangnya, para pemimpin pesantren yang belakangan marak terlibat dalam politik praktis tidak banyak yang memiliki visi kebangsaan seperti para pendahulu mereka. Kita berharap, pesantren melalui para kiai, santri dan alumninya di masa-masa mendatang dapat memainkan lagi peran kebangsaan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

Agus Muhammad, pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama

EKTREMIS MEMBAJAK ISLAM


Oleh A. Fathurrohman Rustandi*
“Barang siapa yang membunuh seorang manusia… Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS Al-Maidah: 32)”

Pertama, saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam atas korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di Paris, Prancis, hari waktu lalu, Di Lebanon minggu lalu, di Iraq, Syuriah dan Yaman dalam beberapa tahun terakhir, Palestina yang sudah berlangsung lama, aksi teror yang menyebabkan kematian terus meningkat, tidak tahu berapa jumlah yang menjadi korban atas tragedi ini, mungkin jutaan, yang masih hidup harus migrasi dari daerah kelahirannya demi kehidupan yang lebih layak, menjaga hak hidupnya terus terjaga.

Islam mengutuk kekerasan

Kekerasan yang dilakukan sekelompok manusia menggunakan justifikasi agama atas kebiadabannya adalah kejahatan, sejatinya terorisme ditentang oleh semua agama, baik Islam, Kristen, dan Budha sekalipun. Kekerasan yang dilakukan atas nama agama, sekedar permainan politik untuk kepentingan kelompok tertentu.

Teror yang semakin meningkat, selalu ekuivalen dengan industri perang, menyokong ekstrimis untuk melanggengkan diktator kawasan. Tren ini menjalar ke kelompok radikal di Indonesia, menjadikan perbedaan faham keagamaan sebagai pembenaran mengganyang pihak yang berbeda, Sunni-Syiah dibenturkan, agar maksud dan tujuan politik kelompok tertentu berhasil, kalau Sunni-Syiah terus dibenturkan lantas Islamnya ke mana?

Sejarah mencatat bahwa Perang Siffin antara Khalifah Ali Ibn Abi Ṭalib dan Gubernur Damaskus Muawiyah Ibn Abi Sofyan, sudah puluhan abad berlalu, namun isu ini terus dijaga dan semakin digelorakan untuk pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan, membunuh, membakar, menyerang, dilakukan demi klaim “mempertahankan agama”. Padahal sejatinya untuk menjaga status quo.

Lihat saja konflik di Yaman, Saudi Arabia begitu bernafsu untuk melakukan invasi terhadap pemberontak Houthi yang berafiliasi dengan Syiah di Iran. Seperti ada dua kekuatan politik, ekonomi dan militer yang beradu antar Iran dan Saudi Arabia. Sentimen ini sampai menjalar ke Indonesia, gerakan Wahabi yang dimotori oleh Saudi Arabia, mulai melakukan propaganda anti Syiah di sini. Terkesan ingin saling menghabisi demi kepentingan politik, ekonomi dan militer kedua negara ini terpenuhi. Indonesia, rumah bagi populasi umat Muslim terbesar di dunia, menjadi magnet kuat untuk mencari dukungan. Sampai kapan pun, selama perebutan kekuatan, permainan politik masih terjadi, maka ektrimisme akan selalu ada.

Terorisme musuh bersama

Secara substansi Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian, menjadi kehilangan makna ketika benturan antar golongan terus digelorakan. Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal ramah, toleran, gotong royong, menghargai perbedaan, perlahan namun pasti mengalami degradasi secara gradual. Intoleransi bangsa kita semakin meningkat pascapropaganda organisasi Islam transnasional. Pandangan keislaman yang luwes biasanya berbanding lurus dengan keluasan ilmunya, semakin sempit pemahaman keagamaan, semakin jadi fundamentalis ekstremis.

Fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan sintesis ekstremisme, atas nama Islam, sebagai justifikasi untuk kebiadaban yang dilakukan. Tentu kelompok kecil ini tidak mewakili 1,6 Milyar umat Muslim dunia, namun, tindakan yang mereka lakukan telah memberikan pemahaman yang keliru atas Islam di seluruh dunia, para ekstremis sukses membuat Islamphobia, tidak saling percaya antar umat beragama diseluruh dunia. Rasanya aneh membawa nama Islam, sikapnya menunjukkan sebaliknya.

Ujaran kebencian terhadap Islam semakin meningkat di media sosial Facebook dan Twitter, mereka mengekspresikan kekecewaan, kebencian, dan ketidakpercayaannya atas Islam, pasca serangan di Paris. Namun sangat disayangkan, beberapa hari setelah tragedi itu, Prancis akan melancarkan serangan balasan terhadap ISIS, pasti akan menewaskan banyak korban, termasuk wanita dan anak-anak. Seharusnya Barat belajar dari Nelson Mandela pemimpin revolusi Afrika Selatan, setelah menumbangkan rezim kulit putih Apartheid, beliau merangkul dan melindungi warga kulit putih Afrika Selatan, orang yang memenjarakannya selama 27 tahun di Roben Island, dengan jiwa ksatria beliau berkata: “Kalau saya melakukan hal yang sama dengan yang sudah mereka lakukan terhadap saya, lantas apa bedanya saya dengan mereka”.

Pesantren Tebuireng, sebagai salah satu institusi pendidikan Islam di Indonesia mengutuk segala tindakan kekerasan atas nama agama, kekerasan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, apalagi karena perbedaan faham keagamaan. Diharapkan umat Islam saat ini menjadi umat yang inklusif.

Kepada para pelajar, santri, mahasiswa, kiai, ulama, dosen, pesantren, universitas, organisasi keagamaan  NU dan Muhammadiyah, dan para pendidik di Indonesia saling bahu-membahu, memutus mata rantai kebencian, memberikan pendidikan agama secara utuh kepada para pemuda kita, mereka investasi masa depan, jika terdidik, deradikalisasi akan berjalan dengan sendirinya. Pendekatan usul fiqh dan maqasidus syariah harus lebih digaungkan agar tercipta tataran masyarakat yang memahami teks secara komprehensif.

Terrorist has no religion karena teroris tidak hanya musuh umat Kristiani, dan Hindu, tapi musuh Islam juga, Terorisme adalah musuh kemanusiaan.

Benarkah jihad wajib?

Romantisme, membanggakan kejayaan peradaban Islam masa lalu, adalah sia-sia, melihat masa lalu melupakan masa depan. Layaknya siklus kehidupan manusia, secara alami mengalami pase pasang surut, mulai dari balita yang lemah, tumbuh remaja, dewasa jadi kuat dan kokoh dan akhirnya menua, dan lemah, sama dengan peradaban Islam, mengalami surut setelah mencapai titik kulminasi berjaya puluhan abad menguasai dunia, ilusi ingin kembali kezaman khalifah setelah adanya nations state, mimpi yang sulit diwujudkan, pasalnya pemimpin negara dengan mayoritas Muslim selalu dipimpin oleh seorang Muslim, hal ini tidak berlawanan dengan syariah Islam, dalam ilmu uṣul fiqh, darul mafasīd -menghindari kerusakan- selalu di dahulukan daripada jalb masālih -mendatangkan kebaikan-.

Kewajiban menegakkan jihad seperti yang dipahami oleh para fundamentalis, seharusnya dimaknai secara dua sudut pandang, tidak bisa menggunakan pendekatan biner dan atomistik; menggunakan satu dalil untuk masalah yang luas tidak arif. Hukum selalu dinamis sesuai dengan konteks zamannya. Sebagai contoh, kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Khattab pernah tidak melakukan hukum potong tangan ketika ada pencurian, karena konteks dan waktu itu sedang terjadi bencana kelaparan, artinya Khalifah Umar memaknai nash tidak secara parsial. Begitu juga dalam masalah jizyah (pajak bagi non-Muslim), tidak langsung diterapkan sekaligus, karena beliau tahu, apabila hukum ini langsung di terapkan, membebani dan akan menyulitkan perkembangan Islam.

Ketika di Yatsrib Rasulullah SAW mengeluarkan Ṣahifah Madinah yang dimaknai sebagian ahli sejarah sebagai konstitusi masyarakat Madinah, untuk membangun komunitas agama heterogen tanpa diskriminasi, Islam mengajarkan bisa hidup berdampingan dengan siapapun.

Pemahaman biner fundamentalis atas dalil Al-Qur’an dan Sunnah tentang jihad sangat berbahaya, Syeikh Abdullah bin Bayyah mengatakan, bahwa seluruh perang yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat defensif, di zaman itu, ketika umat Muslim menyerang Rūm –Byzantium- konteks zamannya perebutan kekuasaan, kita menyerang atau kita diserang. Perintah akan menjadi tidak wajib ketika ada mani’ (penghalang), Seperti perempuan diwajibkan berpuasa Ramadhan, namun karena ada mani’ yaitu haid, maka puasanya menjadi tidak wajib dan bisa di qada di lain waktu. Mani’ dalam perintah jihad sangat banyak saat ini.

Menurut Imam As-Syatibi (W. 1388) Syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia di masa kini, dan masa depan, apabila tidak ada maslahat didalamnya dapat dipastikan itu bukan bagian dari pada syariah. Apakah jihad saat ini memiliki maslahat? tidak ada pembenaran terorisme dengan dalil agama. Karena syariah seluruhnya untuk kemaslahatan umat manusia.   

*Alumni Ma’had Aly Pesantren Tebuireng dan Madina Institute, South Africa

MEMAHAMI AJARAN SOSIALISME MUHAMMAD DAN KARL MARX

Judul Buku: Muhammad dan Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas
Penulis: Munir Che Anam
Penerbit: Pustaka Pelajar
Cetakan: Pertama, Maret 2008
Tebal: 289 Halaman
Peresensi: Muhibin A.M.

Kemiskinan, eksploitasi ekonomi, feodalisme dan perbudakan telah menyebabkan stratifikasi sosial yang tidak adil, terutama bagi masyarakat proletar. Para kapitalis dan golongan borjuis lainnya, secara terstruktur menindas golongan lemah, mereka memanfaatkan golongan orang-orang yang lemah ini untuk mengeruk keuntungannya sendiri. Sehingga kemiskinan yang terstruktur ini tak pernah reda dan selalu mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tindakan pengeskploitasian tenaga orang-orang miskin yang dibayar rendah ini kemudian menimbulkan gerakan perlawanan yang menuntut keadilan dan persamaan hak di antara sesama warga negara.

Kehadiran Karl Marx di tengah-tengah sibuknya pengeksploitasian ekonomi atas orang-orang miskin ini, memberikan angin perubahan bagi mereka. Maka, kemudian ajaran sosialisme yang dibawa Marx, pada satu sisi, mendapat sambutan yang menggembirakan dari para kaum proletar. Sementara, pada sisi yang lain, terutama bagi para kapitalis, kemuculan Marx di tengah-tengah kaum miskin ini merupakan sebuah ancaman besar yang menawarkan nasib suram atas masa depan mereka.

Sosialisme yang digagas Marx mencoba untuk mengangkat derajat orang-orang miskin yang tertindas dan mendirikan masyarakat egaliter di tengah-tengah gempuran pengaruh kapitalisme Barat. Ajaran sosialismenya mencoba untuk menghapuskan sistem stratifikasi sosial di tengah-tengah masyarakat yang selama ini hanya menguntungkan para kaum borjuis-kapitalis dan merugikan kaum miskin.

Bahkan, hingga saat ini, sosialisme yang diperkenalkan Marx masih memiliki posisi yang sangat dominan di beberapa wilayah negara di belahan dunia, yang meskipun pada Perang Dunia II telah dimenangkan ideologi demokrasi yang dibawa Amerika Serikat dan para sekutunya yang merupakan kaum-kaum kapitalis.

Berkaca pada Indonesia sendiri yang menganut Demokrasi Pancasila, pengaruh ajaran Marx pernah menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting, yang dipelopori Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, presiden pertama Indonesia Soekarno, disinyalir memiliki kedekatan tersendiri dengan kalangan komunis, yang kemudian dia rintis untuk mencoba menggabungkan tiga pemikiran kenegaraan yang berkembang di Indonesia saat itu, yakni paham Nasionalis, Agamis dan Komunis ke dalam satu kekuatan ideologi baru yang kemudian lebih dikenal dengan Nasakom.

Dalam pandangan Islam, sosialisme yang diusung Marx dengan ajaran persamaan kelas ini, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan pandangan yang cukup berarti dengan ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad. Menurut Hasan Hanafi, dalam memberikan pengertian masyarakat tanpa kelas ini, mengatakan bahwa masyarakat tanpa kelas atau egaliter, yang dalam istilah Marx adalah sosialisme, yakni kehidupan masyarakat yang menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara, tidak ada orang yang kuat, superior dan inferior, penindas dan tertindas. (Hasan Hanafi, Islam in the Modern World, Volume II)

Dalam catatan sejarah, penyebaran Islam awal di Mekah, sebelum Muhammad hijrah ke Madinah, tercatat bahwa masyarakat Mekah yang mayoritas para hartawan/kapitalis pada saat itu, menolak agama baru yang dibawa Muhammad dengan alasan karena lebih adanya ketakutan terhadap ajaran egalitarian yang ditawarkan. Persoalan yang timbul antara kelompok elit Mekah dengan Muhamad, sebenarnya bukan seperti yang banyak kita pahami selama ini, yakni hanyalah persoalan keyakinan yang diwariskan nenek moyang mereka. Karena, pada dasarnya, mereka mengakui adanya Allah yang telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Kakbah, bahkan mereka sangat menghormati kesuciannya, dan melakukan tawaf di sekelilingnya. Tetapi, penolakan mereka atas ajaran Muhammad, terlebih pada persoalan yang bersumber pada ketakutan terhadap konsekuensi sosial ekonomi, dari ajaran Muhammad itu sendiri, yang melawan segala bentuk dominasi ekonomi, pemusatan dan monopoli harta, penimbunan dan pemborosan serta perbudakan. (HR. Abu Dawud).

Inilah karakteristik sosialisme Islam yang terwakili oleh hadirnya para nabi yang memiliki tujuan untuk membebaskan kaum lemah dan tertindas, memproklamasikan kebenaran, membangun orde-orde sosial atas dasar kesamaan hak, keadilan sosial, dan persaudaraan. (halaman: 137).

Dengan demikian, Muhammad hadir di tengah masyarakat bukan sekedar mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan atas wahyu yang dibawanya. Namun, Muhammad juga memobilisasi dan memimpin masyarakat untuk melawan ketimpangan sosial. Dalam iklim masyarakat kapitalistik-eksploitatif, Muhammad bersama para pengikutnya kaum tertindas berjuang untuk menyuarakan persamaan, persaudaraan, dan keadilan. 

Islam sesunguhnya telah mengajarkan tentang penghapusan kelas-kelas sosial 1200 tahun sebelum Marx mengangkatnya ke permukaan, yang kemudian dikenal dengan sosialisme. Dalam sejaran Islam, Abu Zar adalah salah seorang tokoh pencetus pemikiran sosialis Islam periode Muhammad.

Muhammad dan Marx adalah ‘nabi’ bagi para pengikutnya masing-masing. Keduanya sama-sama mengajarkan sosialisme dan melawan segala bentuk kapitalisme. Dalam ajaran Islam, derajat seseorang tidak diukur berdasarkan tigginya stratifikasi sosial di masyarakatnya. Tetapi, keimanan seseoranglah yang manjadi barometer tinginya derajat seseorang di hadapan Tuhan. Maka, tak heran jika pangikut Muhammad pada periode Mekah lebih banyak diikuti orang-orang dari golongan stratifikasi sosial yang paling rendah, seperti orang-orang miskin dan para budak yang menjadi ajang penindasan bagi para kapitalis Mekah.

Bertitik tolak pada persoalan di atas, buku yang setebal 289 halaman ini mencoba untuk memberikan pemahaman serta analisis mengenai ajaran-ajaran yang dibawa Muhammad dan Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Setidaknya, dengan hadirnya buku ini, akan lebih dapat memahami bahwa sosialisme yang dibawa Marx telah lebih dulu diserukan Muhammad. Dan, Marx hanyalah penerus perjuangan Muhammad dalam menghapuskan stratifikasi sosial yang hanya menguntungkan kaum kapital.

Peresensi adalah Staf Peneliti pada FKiY Yogyakarta

BAHAYA PAHAM RADIKAL

Radikalisme merupakan paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan cenderung dilakukan dengan teror. Radikalisasi bukan suatu proses yang instan dan sederhana. Proses itu sangat kompleks dari proses pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi, hingga tindakan teror.

Dulu keseluruhan proses itu bisa dikatakan sebagai mata rantai dari proses radikalisasi ke arah tindakan terorisme melalui jaringan dan sel tertutup.   Dulu instrumen radikalisme dapat diidentifikasi melalui berbagai tempat seperti tempat pendidikan, rumah ibadah, atau tempat rentan lain yang mudah dijangkau. Tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini kehadiran media sosial seakan membuka ruang tertutup itu menjadi terbuka. Semua kalangan bisa dengan mudah mengakses situs radikal, bertatap muka secara online, hingga memungkinkan proses radikalisasi berlangsung di dunia maya.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Agus Surya Bakti, menyatakan terorisme merupakan kejahatan transnasional yang tidak kenal batas negara. Hubungan kuat antara jaringan teroris di dalam dan di luar negeri menempatkan terorisme sebagai persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan komprehensif dan integratif antar lini.

Empat tahun ke belakang, pemerintah telah berupaya dengan maksimal dalam memutus mata rantai jaringan tersebut. Sejauh ini upaya tersebut sudah mampu melokalisasi kekuatan dalam negeri dengan jaringan internasional. Meski demikian, seiring perkembangan zaman, perubahan lingkungan strategis baik skala nasional maupun internasional serta kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat membuat pola dinamika terorisme pun berubah.

Motif dan modusnya mengalami ‘modifikasi’ sedemikian rupa. Sekarang ini kelompok radikal terorisme memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menebar propagandanya, dengan menggunakan internet.

Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda pengganti Osama, pada tahun 2005 menuliskan pesan kepada pimpinan Al-Qaeda di Irak (AQI), Abu Musab al-Zarqawi: ”Kita sedang dalam peperangan dan separuh lebih dari peperangan itu terjadi di media. Kita sedang dalam peperangan media demi merebut hati dan pikiran umat kita”.

Pola transnasional terorisme justru semakin menemukan momentumnya ketika teknologi informasi seperti internet menjadi alat komunikasi populer di tengah masyarakat, sehingga ancaman terorisme menjadi meningkat drastis karena teknologi dan informasi menyebabkan batas negara menjadi semakin sempit, dapat dengan mudah diakses. Selain website, media sosial juga telah menjadi alat cukup efektif bagi kelompok radikal terorisme sebagai instrumen propaganda, pembangunan jaringan, dan rekrutmen keanggotaan yang bersifat lintas batas negara.

Pertemanan online antarnegara bahkan dapat mengajak seseorang untuk bergabung dalam jaringan teroris. Radikalisasi tidak lagi membutuhkan tempat dan ruang rahasia dan tertutup. Proses seseorang menjadi radikal dapat terjadi di ruang belajar, kamar tidur, ruang sekolah, dan ruang lain yang memungkinkan seorang mengakses situs dan media sosial kelompok radikal.

Ketua Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana Universitas Indonesia, Muhammad Luthfi Zuhdi, mengatakan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah diharapkan terus berpartisipasi aktif mencegah penyebaran paham kekerasan serta terorisme. Kalau NU dan Muhammadiyah tetap berada di jalur yang benar mengusung civil society yang disarikan dari nilai-nilai Pancasila, paham kekerasan dan terorisme akan kesulitan bergerak di Indonesia.

Indonesia beruntung karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan Ideologi, yang merupakan kunci menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman paham kekerasan dan terorisme. Banyak negara yang iri dengan Indonesia karena stabilitasnya luar biasa, meski di dalam negeri masih banyak permasalahan, tetapi itu semua dapat diatasi karena adanya pengamalan Pancasila.

Mantan anggota teroris yang kini menjadi aktivis antiterorisme, Ali Fauzi Manzi, menilai Indonesia memiliki ‘senjata’ yang ampuh dalam menangkal terorisme. Yaitu toleransi antarumat beragama. Para pelaku kekerasan dan terorisme menyerang melalui ideologi dan agama. Artinya, bila ideologi Pancasila dan pemahaman agama semakin kuat, otomatis propaganda kekerasan hilang,terutama IS (ISIS), yang akan mental dengan sendirinya,” Oleh karena mendukungnya upaya penguatan Pancasila dan pemahaman agama, terutama dalam mengantisipasi propaganda IS yang semakin mengglobal.

Keterpengaruhan melalui media online memang tidak bisa dijadikan variabel tunggal yang menentukan sikap radikal seseorang. Metode konvensional propaganda dan perekrutan jaringan terorisme harus tetap diwaspadai. Namun, propaganda terorisme melalui media online tidak bisa dianggap remeh. Melalui media online perubahan pola propaganda terorisme berlangsung lebih masif dan terbuka. Arus radikalisme gaya baru ini tentu saja menjadi tantangan yang baru bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.

Dalam beberapa tahun terakhir, untuk membendung paham radikal di tengah masyarakat, pemerintah melibatkan semua komponen meliputi tokoh ulama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mereka bersama-sama mengampanyekan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat di semua sektor.

Program pencegahan itu banyak diakui telah mampu membendung derasnya arus radikalisme yang kencang beredar di tengah masyarakat khususnya pasca reformasi. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat bahwa masyarakat telah menjadikan terorisme sebagai musuh bersama dan ancaman bagi keutuhan bangsa. Semangat yang sama dan kekuatan bersama yang telah terbangun selama ini harus tetap solid dalam bingkai strategi baru dalam menghadapi ancaman terorisme di dunia maya.

Kami berharap seluruh kekuatan pemerintah dan stake holder lainnya, masyarakat sipil serta media massa mampu membentuk gerakan sinergis dalam mencegah dan membendung radikalisme dan terorisme di dunia maya. Program pencegahan terhadap terorisme perlu dicanangkan dan dilakukan secara berkala serta didukung semua komponen sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah NKRI.

Oleh: Zakiy Zakaria (pemerhati masalah ideologi dan sosial)